“Dalam
lima tahun terakhir, korupsi pendidikan potensial terjadi. Hal itu
terlihat dari hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Departemen
Pendidikan Nasional, pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) dan dana
bantuan operasional sekolah (BOS). Berdasarkan perhitungan ICW atas
audit BPK hingga semester II-2007, ditemukan potensi penyelewengan di
Depdiknas sebesar Rp 852,7 miliar. Penyimpangan itu antara lain terjadi
pada pengelolaan aset (Rp 815,6 miliar), tidak tepat sasaran (Rp 10,5
miliar), tanpa bukti pertanggungjawaban (Rp 16,8 miliar), pemborosan (Rp
6,9 miliar), penyimpangan lain (Rp 2,9 miliar).”
Inilah
realita yang terjadi di Indonesia. Kasus penyimpangan dana BOS (Bantuan
Operasional Sekolah) sudah banyak terungkap. Parahnya itu loooohhh!!!
Depdiknas dengan gak punya hatinya justru terkesan “menuduh” pihak-pihak
sekulah. Terkesan gak mo disalahin, Depdiknas bahkan menuntut KPK untuk
meungusut pihak-pihak sekolah atas penyelewengan dana ini. Padahal dari
data di atas bisa kita lihat bahwa kebanyakan potensi penyelewengan
terjadi di Depdiknas. Loh mereka yang buat kok mereka yang nuduuh?? Lucu
yaaah!! hAHAHAHAHA!!! Hal ini yang terkadang membuat pihak-pihak
sekolah gak bisa buat apa2. Di satu sisi mereka tidak ingin oknum dinas
menyelewengkan dana BOS sedangkan di sisi lain mereka takut melaporkan
hal ini karena oknum dinas memiliki kuasa yang cukup besar untuk kembali
menuntut mereka. Nah mati langkah kan lo???
Kadang hal2
seperti ini dah jadi kebiasaan buat Indonesia. Kita udah biasa dalam
keterpurukan dan kematilangkahan kita… HELLOOOOOO!!! Bangsa ini dah
NYAMAN ama keterpurukannya. Ini yang buat para pejabat enak maen2in
rakyat kita… Lantas salahnya dimana?? Rakyat juga salaaaah!! Kenapa
mereka nyaman ama keterpurukannya??? Kalo nanti udah terpuruk ajaaah
baru demolah, brantem laaah!!
Bukti lain tentang bangsa ini dah
nyaman adalaah respon bangsa ini yang tidak mau belajar dari
kesalahan-kesalahan sebelumnya. Sebenarnya hal ini bukan terjadi karena
ketidakmampuan masyarakat tetapi karena ketidakmauan dan kurangnya sikap
mandiri masyarakat sendiri. Masyarakat udah biasa menggantungkan diri
pada para pejabat. Keadaan yang terlalu “nyaman” inilah yang menyebabkan
kita gak pernah belajar!!
Kebiasaan bergantung pada
pihak-pihak ini yang menyebabkan pihak-pihak itu berbuat khilaaaaaf.
Terkadang para petinggi itu menganggap masyarakat sebagai mesin pencetak
uang yang dengan mudahnya mereka operasikan. Parahnya lagi, apabila
masyarakat mulai menyadari akan hal ini, pihak-pihak tersebut mulai
mengeluarkan ancamannya.Lucu kan ketika masyarakat gak bisa berbuat
apa-apa dalam sebuah negara yang bersistem demokrasi?
Demokrasi
sendiri telah kehilangan makna terdalamnya. Sekarang yang terjadi
adalah sistem demokrasi dikendalikan oleh beberapa pihak-pihak yang
memiliki jabatan tertentu dan tentu saja mereka mengendalikannya atas
kepentingan mereka sendiri.
Lantas gimana caranya???
Berontaklaah!! Memberontak pada kasus ini bukanlah pemberontakan secara
fisik kepada pemerintah. Memberontak pada kasus ini adalah memberontak
dalam keterpurukan bahkan kebiasaan bangsa ini untuk terpuruk.
Mengeluarkan diri dari keterpurukan bukannlah suatu hal yang bisa
dilakukan dengan setengah-setengah…. Jangan mau jadi sapi yang diiket
idungnya taau!!!
